Menurutnya, hal ini telah berdampak buruk pada pembangunan ekonomi dan kenyamanan di Kabupaten Tulungagung.
Selain itu, ia juga menyoroti lambatnya tindakan tegas terkait netralitas ASN dalam Pilkada Tulungagung 2024.
"Aksi ini juga dipicu oleh situasi menjelang Pilkada 2024, yang mana Pj Bupati Tulungagung dinilai cenderung lamban dalam melakukan tindakan tegas terkait netralitas ASN yang berpolitik secara praktis dalam Pilkada Tulungagung 2024," ungkapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, bersama Wakil Ketua Ali Masrup, menemui para demonstran dan menjelaskan bahwa DPRD sudah berupaya menangani masalah jalan rusak di Desa Wonorejo.
"Terlepas teman-teman ada gerakan atau tidak, yang jelas kami sudah melakukan konsolidasi mengenai persoalan di Wonorejo," ujarnya.
Marsono menjelaskan bahwa masalah jalan di Desa Wonorejo adalah kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan Perum Jasa Tirta (PJT), bukan kewenangan Pemkab Tulungagung.
DPRD telah berusaha menyelesaikan masalah ini dengan berkomunikasi dengan BBWS dan PJT, tetapi hasilnya belum memuaskan."Jawabnya tidak jauh beda. Pertama, persoalan terkait PJT yang belum jelas memberikan gambaran pada kita. Kedua, tukar guling. Ketiga, ini merupakan wewenangnya BBWS, maka kita hanya bisa menyemangati Bupati bersama dinas PUPR untuk melakukan pendekatan secara personal lembaga kepada Kementerian agar persoalan ini ada jalan keluar," ungkapnya.
Marsono menegaskan bahwa DPRD akan terus berupaya mencari solusi untuk masalah di Wonorejo sesuai dengan fungsi legislatif mereka yakni, legislasi, pengawasan, dan anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
“Karena negara ini negara demokrasi, administrasi harus didukung, itu kan. Kalau tidak itu nanti kita justru salah," kata Marsono.
Editor : HERAWATI ELNUR
