BPKNIP ingin Jogjakarta menjadi daerah biasa seperti lainnya, sementara para penguasa kerajaan di Jogjakarta ingin mempertahankan status istimewa.
Hasil Sidang dan Pengesahan
Hasil dari sidang tersebut menghasilkan RUU berjumlah 10 pasal yang disetujui oleh kedua pemimpin kerajaan Jogjakarta kala itu.
Setelah itu, sebutan Daerah Istimewa Jogjakarta resmi disematkan. Keistimewaan ini memberikan Jogjakarta kewenangan dalam mengatur daerahnya sendiri, termasuk dalam hal pemilihan gubernur yang berbeda dari provinsi lain.
Gubernur Jogjakarta dipilih dari keturunan Sultan yang memimpin Jogjakarta.
Keberlanjutan Kesultanan dan Kadipaten
Kesultanan dan Kadipaten di Jogjakarta masih ada dan dipertahankan hingga sekarang.
Sejarah Jogjakarta bisa dibagi menjadi tiga periode utama: periode kolonial, periode awal kemerdekaan, dan periode pasca kemerdekaan.
Pada masa kolonial, Jogjakarta dianggap sebagai "saudara muda" dari Surakarta.Setelah Sultan Hamengkubuwono IX dilantik pada tahun 1940, Jogjakarta menjadi salah satu pendukung utama kemerdekaan Indonesia.
Pada periode ini, Jogjakarta sempat menjadi ibu kota Indonesia dari tahun 1946 hingga 1949.
Kontribusi Sultan Hamengkubuwono IX
Keistimewaan Jogjakarta juga terkait dengan kontribusi besar Sultan Hamengkubuwono IX dalam mendukung kemerdekaan Indonesia.
Editor : Devi Irmayani SaiserSumber : BolokontoTV Plus, DPP Fisipol UGM
