Ditambahkannya, terkait adanya ketidak sinkronannya antara anggaran yang turun di dinasnya dengan data yang ada APBD tahun 2023, pihaknya mengatakan kemungkinan ada pergeseran pada saat pengesahannya.
"Yang jelas mulai dari anggaran pengadaan Hand traktor dan hand sprayer sudah kami sampaikan semuanya, jadi di dinas kami itu anggarannya cuma segitu adanya, kalau yang diluar itu kami juga mohon maaf tidak tahu, kenapa begitu kemungkinan pada saat pengesahannya ada pergeseran," ujarnya.
"Jadi apa yang di Dinas Pertanian ya sesuai dengan RKA yang ada dan SK pak Bupati, jadi kami tidak akan mengambil kegiatan atau anggaran lainnya," tambahnya.
Maka dengan adanya hearing tersebut justru pihaknya merasa senang karena semua permasalahan yang dipertanyakan akan lebih jelas.
"Jadi dengan adanya hearing tadi semuanya legowo dan gamblang karena apa yang kami lakukan sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, dan kami jelaskan apa adanya," tandasnya.
Sementara itu, Susilowati selaku ketua Komisi B DPRD Tulungagung mengatakan, pihaknya akan menanyakan lebih lanjut terkait ketidak sinkronannya antara anggaran yang turun dengan data APBD tahun 2023 kepada bagian perencanaan yakni Bappeda.
Namun demikian pihaknya mengaku sebagai wakil rakyat sangat berterima kasih kepada LSM maupun media yang sudah ikut mengawasi terkait anggaran APBD Tulungagung maupun kinerja OPD yang ada di Pemkab Tulungagung."Yang jelas kami dari wakil rakyat terima kasih kepada kawan - kawan media dan LSM atas masukannya, memang pengawasan sudah menjadi tugas kita bersama. Jadi, kalau kita ini hanya menganggarkan juga pengawasan, akan tetapi secara teknisnya kami tidak begitu mengurusinya karena secara tehnis pengawasan ada pada di Dinas terkait. Dan jika ada anggaran yang tidak sesuai maka nanti akan kami bahas secara bersama - sama dengan TAPD. Yang jelas ini masukkan bagi kami, dan intinya kami berusaha ada keterbukaan karena saat ini eranya tranparansi," ungkapnya.
Ditempat yang sama, Yoyok Nugroho salah satu pengurus Perkumpulan Komunitas Tulungagung Peduli (PKTP) juga menyampaikan kepada DPRD Tulungagung untuk lebih mengoptimalkan pengawasannya agar tidak terjadi carut marut mengenai besaran anggaran hibah atau yang lainnya.
"Kedepan, kami mohon untuk penganggaran bisa lebih efektif, jadi kita tidak ngomong terkait kesalahannya, dan yang lebih terpenting lagi adalah mengenai bagaimana pengawasannya," ucapnya.
Editor : Arya Rajo Sampono
